PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA DAN CHINA.

Sistem Pendidikan Cina

Manajemen pendidikan di Cina ialah tersentralisasi, mulai dari level pusat, propinsi, kotamadya, kabupaten dan termasuk derah otonomi setingkat kotamadya. Pendidikan di Cina terdiri atas empat sektor yaitu basic education, technical dan vocational education, higher education dan adult education. Di samping itu juga terdapat pendidikan prasekolah yang materinya meliputi permainan, olah raga, kegiatan kelas , observasi, pekerjaan fisik, serta aktivitas sehari-hari.

Pendidikan teknik dan vokasional memperoleh tempat dalam masyarakat. Pendidikan ini merupakan indikator penting bahwa Cina mengarah pada proses modernisasi. Kemudian, pendidikan bagi orang dewasa merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan Cina. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas orang-orang dalam masyarakat dan secara langsung akan menumbang pada pengembangan sosio ekonomis penduduk.

     Untuk memperoleh guru-guru yang bermutu maka pemerintah mendorong lulusan sekolah menengah yang berbakat untuk memasuki lembaga pendidikan guru. Pendidikan di China gratis selama 9 tahun pertama walaupun murid tetap harus mengeluarkan uang untuk membeli buku-buku pelajaran. Selepas tingkat Junior, orang tua harus membiayai sendiri pendidikan anak-anaknya. Ini membuat banyak anak-anak pedesaan atau anak-anak tak mampu untuk bersekolah.

1. Jenjang Pendidikan

Anak-anak di China belajar lima sampai lima setengah hari per minggu. Tahun akademik dibagi menjadi 2 semester, yang terdiri dari 9.5 bulan dimulai pada tanggal 1 September dan Maret. Dengan libur musim panas pada bulan Juli dan Agustus dan libur musim dingin pada bulan Januari dan Februari. 

Berikut adalah jenjang pendidikan di Cina:

1) Pendidikan Dasar

Anak-anak China memulai pendidikan formal pada usia 3 tahun dengan masuk pra sekolah yang berlangsung selama 3 tahun. Dilanjutkan masuk sekolah dasar pada usia 6 tahun. Sekolah Dasar berlangsung selama 6 tahun dengan mata pelajaran utama Bahasa China, Matematika, Sejarah, Geografi, Sains, dan sebagainya. Selain itu ada juga pendidikan moral dan politik dasar. Dukungan besar juga diberikan untuk pendidikan jasmani.

2) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah dibagi menjadi 2 bagian yaitu pendidikan menengah akademis dan pendidikan menengah kejuruan/khusus/teknik. Sekolah menengah akademis dibagi menjadi dua level, yaitu junior dan senior. Level junior dimulai pada usia 12 tahun dan berlangsung selama 3 tahun. Untuk masuk ke tingkat senior, mereka harus lulus tes yang akan menentukan apakah mereka dapat lanjut ke tingkat senior atau mengikuti kelas kejuruan. Level Senior dimulai pada usia 15 tahun berlangsung selama 2 atau 3 tahun. 

Di Sekolah Menengah Senior, murid-murid memilih untuk mengikuti kelas sains atau sosial. Lulusannya diarahkan untuk lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi Nasional. Olahraga dan politik juga dimasukkan ke dalam kurikulum. Sekolah kejuruan memiliki program antara 2 sampai 4 tahun dan memberikan pelatihan keahlian di bidang pertanian, manajerial, ketenagakerjaan dan teknik. Sekolah teknik menawarkan program 4 tahun untuk melatih siswanya. Sekolah jenis ini diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terlatih.

3) Pendidikan Khusus

China juga memiliki sistem pendidikan khusus untuk anak-anak dengan kemampuan khusus dan untuk anak-anak terbelakang. Anak-anak dengan kemampuan khusus akan diperbolehkan untuk melompat kelas. Anak-anak dengan kemampuan terbatas akan diarahkan untuk mencapai kemampuan standar minimum.

4) Pendidikan Tinggi

Apapun jenis pendidikan tingginya mereka harus lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi Nasional yang berlangsung pada bulan Juli dan diadakan pemisahan antara kelas sosial dan sains. Penempatan jurusan ditentukan oleh hasil tes. Siswa yang mengikuti ujian mendaftar untuk beberapa jurusan yang dipilih. Sistemnya serupa dengan UMPTN di Indonesia.

Pendidikan tinggi menawarkan program akademik dan kejuruan. Sebenarnya ada banyak universitas dan college di China tetapi tingkatan dan kualitasnya sangat bervariasi. Beberapa yang terkenal misalnya Beijing University dan Shanghai’s University. Umumnya siswa harus menjalankan 4-5 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana. Untuk masuk tingkat master dan doktoral, mereka juga harus lulus ujian. Selain universitas ada college yang menawarkan 2 atau 3 tahun dengan jenis pendidikan kejuruan yang setera dengan diploma dan dapat meningkatkan gelarnya menjadi sarjana.

Selain dari sisi pendidikan, sukses kebangkitan ekonomi China mungkin juga tak lepas dari pengaruh semangat entrepreneurship warganya. Masrayakat China selalu aktif dalam kegiatan ekonomi. Menjadi pegawai atau pekerja kantoran, sedapat mungkin mereka hindari. Berbeda dengan kita yang sangat menghargai pekerjaan kantoran dan kebanyakan menganggap entrepreneur adalah pekerjaan beresiko tinggi.

2. Kurikulum

Reformasi yang dilakukan Cina di dunia pendidikan secara langsung mengubah kurikulum sekolah dimana ditekankan pada pengembangan potensi yang dimiliki siswa, kurikulum diarahkan untuk memfasilitasi potensi yang dimiliki siswa agar berkembang optimal. di Cina tidak terlalu menekankan kepada hapalan dan orientasi untuk lulus ujian (kognitif) karena dianggap dapat membunuh karakter anak, misalnya PR yang terlalu banyak, pelajaran yang terlalu berat, yang kesemuanya dapat membebani siswa baik secara fisik, mental maupun kejiwaan. Sistem sekolah di Cina mewajibkan setiap muridnya untuk berlatih olahraga selama paling tidak satu jam sebelum pelajaran dimulai. Kegiatan lain seperti memasak juga menjadi salah satu bagian penting yang harus dialamai oleh siswa disamping menekuni bidang seni budaya.

Peningkatan Kurikulum terpadu

Kurikulum sebelumnya di Cina pada dasarnya disiplin ilmu berbasis dan terkotak tanpa interaksi antara domain pembelajaran. Salah satu tujuan dari kurikulum pendidikan dasar adalah untuk meningkatkan integrasi konten kurikulum yang relevan dan mempromosikan pembelajaran antar-disiplin.

Peningkatan integrasi dalam struktur kurikulum pendidikan dasar melalui cara berikut:

-       Kurikulum sekolah dasar terdiri dari mata pelajaran terpadu: Untuk kelas rendah (kelas 1 s.d 4), mata pelajaran terdiri dari pendidikan Karakter Moral dan Kehidupan, Bahasa China (sebagai bahasa ibu), Matematika, Pendidikan Jasmani, Seni (atau Musik, seni rupa). Untuk kelas atas (kelas 5 s.d 6), mata pelajaran pendidikan Karakter Moral dan Masyarakat, Bahasa China & Sastra, Matematika, Sains, Bahasa Asing, Kegiatan Praktek Komprehensif, Pendidikan Jasmani, Seni (atau Musik, Seni Rupa). Pada Kurikulum SMP terdiri dari kedua mata pelajaran berbasis disiplin dan terintegrasi, termasuk Agama dan Karakter Moral, Sastra dan Bahasa China, Matematika, Bahasa Asing, Sains (Fisika, Kimia, Biologi), Sejarah dan Masyarakat (Sejarah, Geografi), Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Seni (Musik, Seni rupa) dan Kegiatan Praktek Komprehensif. Pemerintah daerah dan sekolah didorong untuk memilih mata pelajaran yang terintegrasi dan menawarkan lebih banyak pilihan.

-       Menawarkan mata pelajaran (mapel) baru atau "Kegiatan Praktek Komprehensif". Mapel ini telah terintegrasi teknologi informasi sebagai mata pelajaran wajib pada pendidikan sekolah dasar dan menengah. Mapel ini membutuhkan pembelajaran berbasis penelitian, layanan sosial dan praktek masyarakat, pekerjaan produktif dan pendidikan teknis. Mapel tersebut adalah wajib bagi sekolah dasar, baik kelas rendah maupun atas. Mapel terpadu menuntut pembelajaran praktek yang berpusat pada kegiatan yang akan dirancang bersama oleh guru dan peserta didik sesuai dengan kepentingan murid, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Guru dan pelajar harus peserta yang sama dalam kegiatan kurikulum yang dirancang.

-       Meningkatkan keterpaduan dalam pengajaran mapel tertentu. Hal ini dilakukan melalui a) mengembangkan hubungan / keterkaitan antara unsur-unsur pengetahuan dalam subjek dan seluruh mata pelajaran yang berbeda, b) mengembangkan keterkaitan antara kelas belajar-mengajar dan pengalaman murid sendiri serta kehidupan masyarakat, dan c) menyelenggarakan kegiatan pembelajaran terpadu di pengajaran isi kurikulum mata pelajaran masing-masing.

c.       Peningkatan Kurikulum Pilihan

Diberlakukannya kurikulum pilihan dalam struktur kurikulum China adalah  dalam rangka menanggapi kesenjangan besar antara daerah pedesaan dan perkotaan, antara wilayah timur dan barat, antara etnis mayoritas dan minoritas, dan antar sekolah dalam wilayah yang sama / kota, dalam hal perencanaan kurikulum, implementasi dan manajemen. Struktur kurikulum sebelumnya dalam pendidikan dasar sangat sentralistik dan ditandai dengan keseragaman hal tersebut berbanding terbalik dengan kebutuhan belajar beragam murid yang sosial-ekonomi dan budaya beragam. Peningkatan " kurikulum Pilihan " berarti tidak hanya menawarkan mata pelajaran lebih elektif tetapi juga otonomi yang lebih dalam adaptasi kurikulum dengan konteks lokal / spesifik dan partisipasi yang lebih aktif dalam kurikulum dalam proses pengambilan keputusan oleh otoritas lokal, sekolah, guru dan murid.

Peningkatan pilihan dalam struktur kurikulum bisa dilihat dari berikut ini:

-       Pada sisi murid, a) siswa memiliki pilihan yang lebih besar pada mata pelajaran elektif yang  tersedia dalam kurikulum lokal dan berbasis sekolah, kebebasan yang lebih besar untuk mapel pilihan terdapat kurikulum SMA, b) Siswa termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan kurikulum sekolah pada mata pelajaran yang mereka pilih;

-    Pada sisi guru, a) Guru memiliki pilihan yang lebih besar pada isi kurikulum dalam melaksanakan standar kurikulum dan kebutuhan peserta didik, b) Guru memiliki partisipasi yang lebih aktif dalam pengembangan kurikulum terutama mata pelajaran berbasis sekolah, dan c) Guru memiliki lebih bebas pilihan pendekatan untuk mengajar serta otonomi yang lebih besar dalam menterjemahkan kurikulum "standar" dan "struktur" ke dalam praktek pengajaran di kelas.

-  Pemerintah setempat dan sekolah memiliki otonomi yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum, implementasi dan manajemen dengan konteks lokal / sekolah-spesifik berdasarkan kebutuhan pengembangan peserta didik.

1) Struktur mata pelajaran

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum di Cina adalah kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

a. Kelompok mata pelajaran Cina dan Moral;

b. Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Matematika;

c. Kelompok mata pelajaran Sosial dan Politik;

d. Kelompok mata pelajaran Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.

e. Kelompok mata pelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Asing.

2) Jumlah mata pelajaran

a. SD memiliki 10 mata pelajaran wajib diantaranya adalah mata pelajaran Moral, Matematika, dan Cina atau Bahasa Cina.

b. SMP memiliki 13 mata pelajaran wajib, diantaranya yaitu mata pelajaran Moral, Moral, Cina, Asing, dan Politik.

c. SMA tidak ada bobot mata pelajaran yang diwajibkan karena mereka mempunyai suatu sistem yang menyesuaikan mata pelajaran dengan keinginan siswa, kebutuhan sosial masyarakat serta kondisi lembaga setempat dengan beberapa mata pelajaran pilihan. Untuk kelulusan SMA, Cina memakai sistem Ujian Nasional (UN) dan untuk masuk ke perguruan tinggi menggunakan sistem Ujian Masuk atau Seleksi Masuk.

Kebijakan Pendidikan Yang Tepat Pada Sasaran

Kemajuan dunia pendidikan yang terjadi di akhir 90-an dan awal 2000 di Cina tidak lepas dari peran dari seorang birokrat yang memiliki visi dan komitmen yang kuat terhadap dunia pendidikan. Li Lanqing, yang pada tahun 1993 di angkat menjadi Wakil Perdana Menteri Cina, sekaligus ditugasi untuk menangani masalah pendidikan di negeri tirai bambu tersebut, adalah orang yang dianggap berhasil melaksanakan tugasnya mendorong kemajuan Cina melalui reformasi dalam bidang pendidikan. Li Lanqing sebenarnya bukan tokoh yang berlatar belakang bidang pendidikan.

 Pada tahun 1993, tercatat, guru memiliki gaji yang rendah dan disadari, kondisi ini akan berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalitas guru dalam melaksanakan tugasnya. Bagaimana dapat menuntut guru melaksanakan tugas dengan optimal, kalau dirinya menghadapi masalah dengan kesejahteraan diri dan keluarganya. Pada tahun 1989, dana dari negara untuk pendidikan hanya 9,4 milyar yuan. Dengan dana sebesar itu, tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mengembangkan dunia pendidikan, yang harus melayani masyarakat lebih dari satu milyar orang. Li Lanqing memandang bahwa yang bertanggung jawab menyediakan pendidikan yang layak adalah pemerintah. Pendidikan dasar, khususnya untuk wajib belajar, sangat tergantung pada alokasi dana dari pemerintah. Demikian juga dengan pembiayaan pengembangan infrastruktur untuk pendidikan keterampilan dan pendidikan tinggi, sangat bergantung pada dukungan dana dari pemerintah. Hanya permasalahannya adalah semua itu harus diatur dengan undang-undang.

Beberapa inovasi lain telah digulirkan Cina adalah, diberlakukannya wajib pendidikan dasar 9 tahun secara gratis dan penghapusan buta huruf bagi anak muda dan setengah baya. Inovasi ini berhasil meningkatkan tingkat pendidikan nasional secara berarti. Pendidikan tinggi dikembangkan secara cepat dengan beberapa perubahan awal, diantaranya pembelajaran dikembangkan dengan menekankan pada peningkatan kualitas siswa, seperti mengembangkan karakter siswa sebagaimana penguasaan pengetahuan (kognisi). Penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan juga telah berhasil mendorong mempercepat moderinisasi. Kompensasi, kesejahteraan dan status sosial guru telah banyak dikembangkan, dan membuat profesi tersebut mendapat respek dan penghormatan dari masyarakat. Pendidikan swasta berkembang dengan cepat. Hal ini ditandai dengan banyak jenis sekolah dibangun. Pertukaran pendidikan dan kerja sama dengan negara lain secara aktif dan luas telah memperkuat daya saing/kompetisi di dunia.

Pada dekade terakhir, sejumlah permasalahan besar telah terpecahkan. Total dana pendidikan nasional telah mencapai rata-rata 20% per tahun, dan mencapai 548 milyar yuan pada tahun 2002, dan pada tahun 2008 alokasi anggaran pendidikan mencapai 1,88 Triliun Yuan.

Sebagai Kesimpulan :

Manajemen pendidikan di Cina ialah tersentralisasi, mulai dari level pusat, propinsi, kotamadya, kabupaten dan termasuk derah otonomi setingkat kotamadya. Pendidikan di Cina terdiri atas empat sektor yaitu basic education, technical dan vocational education, higher education dan adult education. Di samping itu juga terdapat pendidikan prasekolah yang materinya meliputi permainan, olah raga, kegiatan kelas , observasi, pekerjaan fisik, serta aktivitas sehari-hari.

Reformasi yang dilakukan Cina di dunia pendidikan secara langsung mengubah kurikulum sekolah dimana ditekankan pada pengembangan potensi yang dimiliki siswa, kurikulum diarahkan untuk memfasilitasi potensi yang dimiliki siswa agar berkembang optimal. di Cina tidak terlalu menekankan kepada hapalan dan orientasi untuk lulus ujian (kognitif) karena dianggap dapat membunuh karakter anak.

Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dengan Cina

Sistem pendidikan Cina lebih terbuka. Guru diklasifikasi berdasarkan kualitas. Siswa bebas mengevaluasi kualitas guru secara objektif. Guru dapat tambahan tunjangan kesejahteraan 10 persen dari gaji pokok.

            Cina yang punya luas daratan 9,6 juta km2 ini memang pendidikannya lebih maju dibandingkan Indonesia. “Mereka lebih fokus dalam menangani pendidikan. Saya kira kita harus punya komitmen dan bisa konsisten agar bisa memajukan pendidikan di Indonesia.

UU Sisdiknas-nya Cina mewajibkan anak umur 6 tahun mengikuti pendidikan dasar, tanpa dipungut biaya sekolah. SD di sana berlangsung 6 tahun. Mata pelajaran utamanya, antara lain, bahasa dan kesusastraan Cina, matematika, ilmu pasti, bahasa asing, pendidikan moral, musik, olahraga dan jasmani.

Jumlah SD di negeri Panda ini mencapai 400.000 dengan murid hingga 120 juta anak. APK SD di sana mencapai 98%. Sedangkan jumlah SMP dan SMA kurang lebih 60.000 dan 30.000, plus 3.000 perguruan tinggi.

Satu hal yang menarik bagi berkaitan dengan tenaga pendidik adalah relasi guru dan murid yang berjalan demokratis. “Ciri khas pendidikan di Beijing adalah adanya klasifikasi guru, mulai dari guru paripurna sampai guru yang tidak qualified. Siswa juga bebas mengevaluasi guru secara objektif. Dua hal yang masih tabu di negara kita,”.

Guru juga mendapat tempat istimewa di Beijing. Gaji guru di sana berkisar 3.000–5.000 yuan per bulan. Dalam kurs 1 yuan= Rp 1.200, guru di Cina menerima rata-rata senilai Rp 3,6 juta–Rp 6 juta/bulan. Selain gaji pokok, guru juga menerima tunjangan kesejahteraan sebesar 10% dari gaji pokok. Sistem penggajian buat guru ini lebih tinggi 10% daripada pegawai biasa.

Penghasilan itu sudah memadai. Sehingga, hampir tidak pernah terdengar guru harus “ngojek” atau kepala sekolah mencari uang tambahan dari jual-beli seragam dan buku. Ketika pensiun pun, setiap guru berhak mendapatkan 100% gaji pokok per bulannya.

Sumber dari

- http://yolanapridita.blogspot.co.id/

- www.atdikbudbeijing.com

- www.bukucatatan.net

TUGAS MATA KULIAH PERKEMBANGAN DAN INOVASI KURIKULUM, DOSEN : Dr. Dirgantara Wicaksono,M.Pd

SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM

 

Kurikulum pada Masa Sebelum Kemerdekaan

1. Masa VOC.

Pada masa VOC ( abad 17 – 18), sistem pendidikan dikelola oleh gereja. Sistem ini tidak diatur oleh pemerintah pendudukan, melainkan oleh para pastur atau biarawan. Sistem yang digunakan berlandaskan dengan ajaran agama Nasrani yang mengunakan konsep asrama pula. Namun, pada masa ini, pendidikan hanya untuk tingkat dasar sebatas mengajarkan baca, tulis, dan menghitung.

2. Masa Hindia Belanda.

Pada masa nusantara dikendalikan langsung oleh Kerajaan Belanda, sistem pendidikan sudah mulai terstruktur. Jenjang-jenjang pendidikan sudah ditetapkan dengan menganut prinsip-prinsip yang jelas. Adapun dalam masa ini, sistem pendidikan masa kolonial dibuat sekuler atau menjauh dari kecenderungan agama atau etnis tertentu. Pemerintah langsung mengelola pendidikan, bukan para biarawan lagi. Selain itu, rekrutmen siswa dibuat secara diskriminatif. Sekolah-sekolah dibuat berdasarkan lapisan sosial di dalam masyarakat. Dengan kata lain, akan dibedakan sekolah baik untuk pelajar keturunan Eropa atau bagi para pribumi. Bahkan sekolah untuk pribumi pun, hanya diperuntukan bagi mereka yang berasal dari kalangan bangsawan.

Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya Politik Etis dapat digambarkan sebagai berikut:

• Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar Bahasa Belanda (ELS, HCS, HIS), sekolah dengan pengantar bahasa daerah (IS, VS, VgS), dan sekolah peralihan.
• Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum (MULO, HBS, AMS) dan pendidikan kejuruan.
• Pendidikan tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan berdirinya sekolah-sekolah kejuruan. Misal STOVIA(1902) yang kemudia berubah jadi NIAS(1913) dan GHS adalah cikal bakal dari fakultas kedokterannya UI. Rechts School (1922) dan Rechthoogen School (1924).

3. Masa Pendudukan Jepang

Saat perang Asia Timur Raya meletus (1942 – 1945), Indonesia tidak luput dari sasaran pendudukan tentara Jepang. Dengan pasukan gerak cepatnya, tentara Jepang dengan mudah dapat menaklukan pemerintah Hindia Belanda pada awal tahun 1942. Dengan peralihan kekuasaan ini, tentu banyak perubahan baik dari segi politik, ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Semua kebijakan yang diterapkan, sudah tentu, ditujukan bagi kepentingan Jepang yang sedang berperang melawan sekutu.

Di bidang pendidikan, ada perubahan yang jelas terjadi. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi pengantar di sekolah. Hal ini tentu sebuah terobosan besar di Indonesia sendiri. Sebelumnya, bahasa pengantar yang digunakan semasa penajajahan Belanda adalah bahasa Belanda atau bahasa daerah masing-masing. Penggunaan bahasa Indonesia ini, secara langsung telah memupuk rasa nasionalisme bangsa Indonesia terhadap identitasnya sendiri

Adapun sistem pendidikan di masa Jepang ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

• Pendidikan Dasar (Kokumin Gakko / Sekolah Rakyat). Lama studi 6 tahun. Termasuk SR adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda.
• Pendidikan Lanjutan. Terdiri dari Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan Koto Chu Gakko (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun.
• Pendidikan Kejuruan. Mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian.
• Pendidikan Tinggi..

Kurikulum pada Masa Setelah Kemerdekaan

Rencana Pelajaran 1947

Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947, yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri utam kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain.

Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok: daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, plus garis-garis besar pengajaran. Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran. Yang diutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Setelah rencana pembelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan. Dengan berganti nama menjadi Rentjana Pelajaran Terurai 1952.

Rencana Pelajaran Terurai 1952

Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. “Silabus mata pelajarannya jelas sekali. seorang guru mengajar satu mata pelajaran,” kata Djauzak Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas periode 1991-1995. Ketika itu, di usia 16 tahun Djauzak adalah guru SD Tambelan dan Tanjung Pinang, Riau.

Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral (Pancawardhana). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional prak tis.Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964 pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di indonesia. Kali ini diberi nama dengan Rentjana Pendidikan 1964. Yang menjadi ciri dari kurikulum ini pembelajaran dipusatkan pada program pancawardhana yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kerigelan dan jasmani. Yang menjadi ciri dalam kurikulum ini adalah setiap pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.

Kurikulum 1964&1968

Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rentjana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah: bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana (Hamalik, 2004), yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan, dan jasmani.

Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.

Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif. “Yang melatarbelakangi adalah pengaruh konsep di bidang manejemen, yaitu MBO (management by objective) yang terkenal saat itu,” kata Drs. Mudjito, Ak, MSi, Direktur Pembinaan TK dan SD Depdiknas.

Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Zaman ini dikenal istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi: petunjuk umum, tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.

Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 mengusung process skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut “Kurikulum 1975 yang disempurnakan”. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL).

Tokoh penting dibalik lahirnya Kurikulum 1984 adalah Profesor Dr. Conny R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980-1986 yang juga Rektor IKIP Jakarta — sekarang Universitas Negeri Jakarta — periode 1984-1992. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diujicobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Penolakan CBSA bermunculan.

Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999

Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Sayang, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran, lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional hingga lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Alhasil,menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998,diikuti kehadiran suplemen Kurikulum 1999.Tapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak.

Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, di antaranya sebagai berikut:

• Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur wulan.
• Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat (berorientasi kepada materi pelajaran/isi).
• Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.
• Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen (terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban) dan penyelidikan.
• Dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep/pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa, sehingga diharapkan akan terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.
• Pengajaran dari hal yang konkrit ke ha yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks.
• Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman.
• Selama dilaksanakannya kurikulum 1994 muncul beberapa permasalahan, terutama sebagai akibat dari kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi (content oriented), di antaranya sebagai berikut :
• Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi/ substansi setiap mata pelajaran.
• Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari.

Kurikulum 2004

Bahasa kerennya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Setiap pelajaran diurai berdasar kompetensi apakah yang mesti dicapai siswa. Sayangnya, kerancuan muncul bila dikaitkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yakni ujian. Ujian akhir sekolah maupun nasional masih berupa soal pilihan ganda. Bila target kompetensi yang ingin dicapai, evaluasinya tentu lebih banyak pada praktik atau soal uraian yang mampu mengukur seberapa besar pemahaman dan kompetensi siswa.

Meski baru diujicobakan, toh di sejumlah sekolah kota-kota di Pulau Jawa, dan kota besar di luar Pulau Jawa telah menerapkan KBK. Hasilnya tak memuaskan. Guru-guru pun tak paham betul apa sebenarnya kompetensi yang diinginkan pembuat kurikulum.

Kurikulum ini dikatakan sebagai perbaikan dari KBK yang diberi nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP ini merupakan bentuk implementasi dari UU No. 20 tahun 2003 tentang siste8m pendidikan nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: (1)standar isi, (2)standar proses, (3)standar kompetensi lulusan, (4)standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5)standar sarana dan prasarana, (6)standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan (7)standar penilaian pendidikan.

Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pemerintah telah menggiring pelaku pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di setiap satuan pendidikan.

Secara substansial, pemberlakuan (baca: penamaan) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) lebih kepada mengimplementasikan regulasi yang ada, yaitu PP No. 19/2005. Akan tetapi, esensi isi dan arah pengembangan pembelajarantetap masih bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi (dan bukan pada tuntas tidaknya sebuah subject matter), yaitu:

• Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal.
• Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.
• Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
• Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.
• Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan KBK tahun 2004 dengan KBK tahun 2006 (versi KTSP), bahwa sekolah diberi kewenangan penuh dalam menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, mulai dari tujuan, visi-misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan hingga pengembangan silabusnya.

KTSP 2006

Awal 2006 ujicoba KBK dihentikan. Muncullah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Pelajaran KTSP masih tersendat. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan Kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan karangka dasar (KD), standar kompetensi lulusan (SKL), standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi pengambangan perangkat pembelajaran, seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan (sekolah) dibawah koordinasi dan supervisi pemerintah Kabupaten/Kota. (TIAR)

Kurikulum yang terbaru adalah kurikulum 2006 KTSP yang merupakan perkembangan dari kurikulum 2004 KBK. Kurikulum 2006 yang digunakan pada saat ini merupakan kurikulum yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan yang puncaknya tugas itu akan diemban oleh masing masing pengampu mata pelajaran yaitu guru. Sehingga seorang guru disini menurut Okvina (2009) benar-benar digerakkan menjadi manusia yang professional yang menuntuk kereatifitasan seorang guru. Kurikulum yang kita pakai sekarang ini masih banyak kekurangan di samping kelebihan yang ada. Kekurangannya tidak lain adalah (1) kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KTSP dengan kata lin masih rendahnya kualitas seorang guru, karena dalam KTSP seorang guru dituntut untuk lebihh kreatif dalam menjalankan pendidikan. (2) kurangnya sarana dan prasarana yang dimillki oleh sekolah.

Kurikulum Nasional (Kurtilas)

Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 terbalik dengan KTSP. Dalam kurikulum 2013 Standar Kompetensi Lulusan seperti apa yang diinginkan akan membentuk mata pelajaran. Jadi, apa yang menjadi kebutuhan di zaman sekarang dan mendatang itulah yang akan diberikan. Kedua, kurikulum 2013 memiliki pendekatan pembelajaran yang lebih utuh dengan mengutamakan kreativitas siswa. Kurikulum baru memenuhi tiga komponen utama pendidikan yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik. Ketiga, kurikulum 2013 didisain berkesinambungan antara kompetensi yang ada di SD, SMP hingga SMA. Intinya, dalam kurikulum 2013 setiap peserta didik dituntut kreatif dan inovatif karena ke depannya temuan dan kreatifitas yang menjadi andalan. Selain itu ada juga pengembangan karakter bangsa telah diintegrasikan kedalam semua program studi.

Kurikulum Zaman Penjajahan Belanda Eureka Pendidikan. Meskipun pada fase pemerintah Hindia-Belanda telah mulai menyelenggarakan pendidikan formal sampai dengan pendidikan menengah dan tinggi, namun tujuannya semata-mata bukan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan penduduk bumiputera. Atas dasar itu, muncul berbagai macam kritikan dan kecaman dari para pembela kepentingan negara jajahan Hindia-Belanda seperti de Waal, van Dedem, van Kol, van Berg, Schoepman, Bool, van Nunen, dan van Deventer. Untuk menanggapi kecaman dan kritikan tersebut, Pemerintah Belanda menjalankan “politik etis” (etische politic) sebagai politik balasan setelah selama bertahun-tahun lamanya mereka menggaruk keuntungan yang besar dari kekayaan dan keringat penduduk bumiputera melalui kerja paksa dalam rangka pelaksanaan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) pada tahun 1810–1830. Para pengkritik dan pengecam mengatakan bahwa politik etis sebagai politik immoral (tak bermoral), yang merupakan balasan tidak setimpal dengan perampokan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap harta kekayaan tanah jajahan. Oleh karena itu, pemerintah Belanda harus: (1) memberikan sebagian keuntungan mereka kepada bumiputera, dan (2) memperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan Barat telah menjadikan Belanda sebagai bangsa yang besar dan kuat. Pendidikan menengah setara SMA, yang pada fase penjajahan pemerintah Hindia-Belanda disebut dengan nama Algemeene Middelbare School atau AMS, baru didirikan pada awal abad ke-20 atau awal tahun 1900-an. AMS merupakan kelanjutan dari Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO atau SMP di zaman sekarang. Sedangkan MULO merupakan dari Hollandsch Inlandsche School atau HIS atau SD di zaman sekarang. Semua tingkatan sekolah tersebut diperuntukkan khusus hanya bagi anak-anak dari masyarakat bumiputera golongan atas dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar belajarnya. Sampai dengan tahun 1930-an, AMS hanya ada di beberapa ibu kota provinsi Hindia Belanda yaitu Medan (Sumatera), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Makassar (Indonesia Timur). Selain itu AMS ada di Yogyakarta (Kasultanan Yogyakarta), Surakarta (Kasunanan Surakarta), dan beberapa kota Karesidenan seperti di Malang. Banyak orang tua menyekolahkan anaknya ke AMS dengan harapan dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu misalnya ke Technische Hooge School (THS) di Bandung yang didirikan tahun 1920 sekarang Institut Teknologi Bandung (ITB); Rechts Hooge School (RHS) di Jakarta yang didirikan tahun 1924 sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta; Geneeskudige Hooge School (GHS) di Jakarta yang didirikan tahun 1927 sekarang Fakultas Kedokteran UI Jakarta; dan Landbouw Hooge School (LHS) di Bogor yang didirikan tahun 1940 sekarang Institut Pertanian Bogor (IPB). Sistem pendidikan Belanda diatur dengan prosedur yang ketat dari mulai aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Sistem prosedural seperti ini sangat berbeda dengan sistem prosedural pada sistem pendidikan islam yang telah dikenal sebelumnya. Sistem pendidikan Belanda pun bersifat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibentuk dengan membedakan pendidikan antara anak Belanda, anak timur asing, dan anak pribumi. Golongan pribumi ini masih dipecah lagi menjadi masyarakat kelas bawah dan priyayi. Susunan persekolahan zaman kolonial adalah sebagai berikut : Persekolahan anak-anak pribumi untuk golongan non priyayi menggunakan pengantar bahasa daerah, namanya Sekolah Desa 3 tahun. Mereka yang berhasil menamatkannya boleh melajutkan ke Sekolah Sambungan (Vervolg School) selama 2 tahun. Dari sini mereka bisa melanjutkan ke Sekolah Guru atau Mulo Pribumi selama 4 tahun, inilah sekolah paling atas untuk bangsa pribumi biasa. Untuk golongan pribumi masyarakat bangsawan bisa memasuki His Inlandsche School selama 7 tahun, Mulo selama 3 tahun, dan Algemene Middlebare School (AMS) selama 3 tahun. Untuk orang timur asing disediakan sekolah seperti Sekolah Cina 5 tahun dengan pengantar bahasa Cina, Hollandch Chinese School (HCS) yang berbahasa Belanda selama 7 tahun. Siswa HCS dapat melanjutkan ke Mulo. Sedangkan untuk orang Belanda disediakan sekolah rendah sampai perguruan tinggi, yaitu Eropese Legere School 7 tahun, sekolah lanjutan HBS 3, Lyceum 6 tahun, Maddelbare Meisjeschool 5 tahun, Recht Hoge School 5 tahun, Sekolah kedokteran tinggi 8,5 tahun, dan kedokteran gigi 5 tahun.

Source: http://www.eurekapendidikan.com/2015/02/kurikulum-zaman-penjajahan-belanda.html
Disalin dan Dipublikasikan melalui Eureka Pendidikan

Kurikulum Zaman Penjajahan Belanda Eureka Pendidikan. Meskipun pada fase pemerintah Hindia-Belanda telah mulai menyelenggarakan pendidikan formal sampai dengan pendidikan menengah dan tinggi, namun tujuannya semata-mata bukan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan penduduk bumiputera. Atas dasar itu, muncul berbagai macam kritikan dan kecaman dari para pembela kepentingan negara jajahan Hindia-Belanda seperti de Waal, van Dedem, van Kol, van Berg, Schoepman, Bool, van Nunen, dan van Deventer. Untuk menanggapi kecaman dan kritikan tersebut, Pemerintah Belanda menjalankan “politik etis” (etische politic) sebagai politik balasan setelah selama bertahun-tahun lamanya mereka menggaruk keuntungan yang besar dari kekayaan dan keringat penduduk bumiputera melalui kerja paksa dalam rangka pelaksanaan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) pada tahun 1810–1830. Para pengkritik dan pengecam mengatakan bahwa politik etis sebagai politik immoral (tak bermoral), yang merupakan balasan tidak setimpal dengan perampokan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap harta kekayaan tanah jajahan. Oleh karena itu, pemerintah Belanda harus: (1) memberikan sebagian keuntungan mereka kepada bumiputera, dan (2) memperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan Barat telah menjadikan Belanda sebagai bangsa yang besar dan kuat. Pendidikan menengah setara SMA, yang pada fase penjajahan pemerintah Hindia-Belanda disebut dengan nama Algemeene Middelbare School atau AMS, baru didirikan pada awal abad ke-20 atau awal tahun 1900-an. AMS merupakan kelanjutan dari Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO atau SMP di zaman sekarang. Sedangkan MULO merupakan dari Hollandsch Inlandsche School atau HIS atau SD di zaman sekarang. Semua tingkatan sekolah tersebut diperuntukkan khusus hanya bagi anak-anak dari masyarakat bumiputera golongan atas dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar belajarnya. Sampai dengan tahun 1930-an, AMS hanya ada di beberapa ibu kota provinsi Hindia Belanda yaitu Medan (Sumatera), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Makassar (Indonesia Timur). Selain itu AMS ada di Yogyakarta (Kasultanan Yogyakarta), Surakarta (Kasunanan Surakarta), dan beberapa kota Karesidenan seperti di Malang. Banyak orang tua menyekolahkan anaknya ke AMS dengan harapan dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu misalnya ke Technische Hooge School (THS) di Bandung yang didirikan tahun 1920 sekarang Institut Teknologi Bandung (ITB); Rechts Hooge School (RHS) di Jakarta yang didirikan tahun 1924 sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta; Geneeskudige Hooge School (GHS) di Jakarta yang didirikan tahun 1927 sekarang Fakultas Kedokteran UI Jakarta; dan Landbouw Hooge School (LHS) di Bogor yang didirikan tahun 1940 sekarang Institut Pertanian Bogor (IPB). Sistem pendidikan Belanda diatur dengan prosedur yang ketat dari mulai aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Sistem prosedural seperti ini sangat berbeda dengan sistem prosedural pada sistem pendidikan islam yang telah dikenal sebelumnya. Sistem pendidikan Belanda pun bersifat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibentuk dengan membedakan pendidikan antara anak Belanda, anak timur asing, dan anak pribumi. Golongan pribumi ini masih dipecah lagi menjadi masyarakat kelas bawah dan priyayi. Susunan persekolahan zaman kolonial adalah sebagai berikut : Persekolahan anak-anak pribumi untuk golongan non priyayi menggunakan pengantar bahasa daerah, namanya Sekolah Desa 3 tahun. Mereka yang berhasil menamatkannya boleh melajutkan ke Sekolah Sambungan (Vervolg School) selama 2 tahun. Dari sini mereka bisa melanjutkan ke Sekolah Guru atau Mulo Pribumi selama 4 tahun, inilah sekolah paling atas untuk bangsa pribumi biasa. Untuk golongan pribumi masyarakat bangsawan bisa memasuki His Inlandsche School selama 7 tahun, Mulo selama 3 tahun, dan Algemene Middlebare School (AMS) selama 3 tahun. Untuk orang timur asing disediakan sekolah seperti Sekolah Cina 5 tahun dengan pengantar bahasa Cina, Hollandch Chinese School (HCS) yang berbahasa Belanda selama 7 tahun. Siswa HCS dapat melanjutkan ke Mulo. Sedangkan untuk orang Belanda disediakan sekolah rendah sampai perguruan tinggi, yaitu Eropese Legere School 7 tahun, sekolah lanjutan HBS 3, Lyceum 6 tahun, Maddelbare Meisjeschool 5 tahun, Recht Hoge School 5 tahun, Sekolah kedokteran tinggi 8,5 tahun, dan kedokteran gigi 5 tahun.

Source: http://www.eurekapendidikan.com/2015/02/kurikulum-zaman-penjajahan-belanda.html
Disalin dan Dipublikasikan melalui Eureka Pendidikan

Kurikulum Zaman Penjajahan Belanda Eureka Pendidikan. Meskipun pada fase pemerintah Hindia-Belanda telah mulai menyelenggarakan pendidikan formal sampai dengan pendidikan menengah dan tinggi, namun tujuannya semata-mata bukan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan penduduk bumiputera. Atas dasar itu, muncul berbagai macam kritikan dan kecaman dari para pembela kepentingan negara jajahan Hindia-Belanda seperti de Waal, van Dedem, van Kol, van Berg, Schoepman, Bool, van Nunen, dan van Deventer. Untuk menanggapi kecaman dan kritikan tersebut, Pemerintah Belanda menjalankan “politik etis” (etische politic) sebagai politik balasan setelah selama bertahun-tahun lamanya mereka menggaruk keuntungan yang besar dari kekayaan dan keringat penduduk bumiputera melalui kerja paksa dalam rangka pelaksanaan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) pada tahun 1810–1830. Para pengkritik dan pengecam mengatakan bahwa politik etis sebagai politik immoral (tak bermoral), yang merupakan balasan tidak setimpal dengan perampokan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap harta kekayaan tanah jajahan. Oleh karena itu, pemerintah Belanda harus: (1) memberikan sebagian keuntungan mereka kepada bumiputera, dan (2) memperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan Barat telah menjadikan Belanda sebagai bangsa yang besar dan kuat. Pendidikan menengah setara SMA, yang pada fase penjajahan pemerintah Hindia-Belanda disebut dengan nama Algemeene Middelbare School atau AMS, baru didirikan pada awal abad ke-20 atau awal tahun 1900-an. AMS merupakan kelanjutan dari Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO atau SMP di zaman sekarang. Sedangkan MULO merupakan dari Hollandsch Inlandsche School atau HIS atau SD di zaman sekarang. Semua tingkatan sekolah tersebut diperuntukkan khusus hanya bagi anak-anak dari masyarakat bumiputera golongan atas dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar belajarnya. Sampai dengan tahun 1930-an, AMS hanya ada di beberapa ibu kota provinsi Hindia Belanda yaitu Medan (Sumatera), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Makassar (Indonesia Timur). Selain itu AMS ada di Yogyakarta (Kasultanan Yogyakarta), Surakarta (Kasunanan Surakarta), dan beberapa kota Karesidenan seperti di Malang. Banyak orang tua menyekolahkan anaknya ke AMS dengan harapan dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu misalnya ke Technische Hooge School (THS) di Bandung yang didirikan tahun 1920 sekarang Institut Teknologi Bandung (ITB); Rechts Hooge School (RHS) di Jakarta yang didirikan tahun 1924 sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta; Geneeskudige Hooge School (GHS) di Jakarta yang didirikan tahun 1927 sekarang Fakultas Kedokteran UI Jakarta; dan Landbouw Hooge School (LHS) di Bogor yang didirikan tahun 1940 sekarang Institut Pertanian Bogor (IPB). Sistem pendidikan Belanda diatur dengan prosedur yang ketat dari mulai aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Sistem prosedural seperti ini sangat berbeda dengan sistem prosedural pada sistem pendidikan islam yang telah dikenal sebelumnya. Sistem pendidikan Belanda pun bersifat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibentuk dengan membedakan pendidikan antara anak Belanda, anak timur asing, dan anak pribumi. Golongan pribumi ini masih dipecah lagi menjadi masyarakat kelas bawah dan priyayi. Susunan persekolahan zaman kolonial adalah sebagai berikut : Persekolahan anak-anak pribumi untuk golongan non priyayi menggunakan pengantar bahasa daerah, namanya Sekolah Desa 3 tahun. Mereka yang berhasil menamatkannya boleh melajutkan ke Sekolah Sambungan (Vervolg School) selama 2 tahun. Dari sini mereka bisa melanjutkan ke Sekolah Guru atau Mulo Pribumi selama 4 tahun, inilah sekolah paling atas untuk bangsa pribumi biasa. Untuk golongan pribumi masyarakat bangsawan bisa memasuki His Inlandsche School selama 7 tahun, Mulo selama 3 tahun, dan Algemene Middlebare School (AMS) selama 3 tahun. Untuk orang timur asing disediakan sekolah seperti Sekolah Cina 5 tahun dengan pengantar bahasa Cina, Hollandch Chinese School (HCS) yang berbahasa Belanda selama 7 tahun. Siswa HCS dapat melanjutkan ke Mulo. Sedangkan untuk orang Belanda disediakan sekolah rendah sampai perguruan tinggi, yaitu Eropese Legere School 7 tahun, sekolah lanjutan HBS 3, Lyceum 6 tahun, Maddelbare Meisjeschool 5 tahun, Recht Hoge School 5 tahun, Sekolah kedokteran tinggi 8,5 tahun, dan kedokteran gigi 5 tahun.

Source: http://www.eurekapendidikan.com/2015/02/kurikulum-zaman-penjajahan-belanda.html
Disalin dan Dipublikasikan melalui Eureka Pendidikan

Kurikulum Zaman Penjajahan Belanda Eureka Pendidikan. Meskipun pada fase pemerintah Hindia-Belanda telah mulai menyelenggarakan pendidikan formal sampai dengan pendidikan menengah dan tinggi, namun tujuannya semata-mata bukan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan penduduk bumiputera. Atas dasar itu, muncul berbagai macam kritikan dan kecaman dari para pembela kepentingan negara jajahan Hindia-Belanda seperti de Waal, van Dedem, van Kol, van Berg, Schoepman, Bool, van Nunen, dan van Deventer. Untuk menanggapi kecaman dan kritikan tersebut, Pemerintah Belanda menjalankan “politik etis” (etische politic) sebagai politik balasan setelah selama bertahun-tahun lamanya mereka menggaruk keuntungan yang besar dari kekayaan dan keringat penduduk bumiputera melalui kerja paksa dalam rangka pelaksanaan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) pada tahun 1810–1830. Para pengkritik dan pengecam mengatakan bahwa politik etis sebagai politik immoral (tak bermoral), yang merupakan balasan tidak setimpal dengan perampokan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap harta kekayaan tanah jajahan. Oleh karena itu, pemerintah Belanda harus: (1) memberikan sebagian keuntungan mereka kepada bumiputera, dan (2) memperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan Barat telah menjadikan Belanda sebagai bangsa yang besar dan kuat. Pendidikan menengah setara SMA, yang pada fase penjajahan pemerintah Hindia-Belanda disebut dengan nama Algemeene Middelbare School atau AMS, baru didirikan pada awal abad ke-20 atau awal tahun 1900-an. AMS merupakan kelanjutan dari Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO atau SMP di zaman sekarang. Sedangkan MULO merupakan dari Hollandsch Inlandsche School atau HIS atau SD di zaman sekarang. Semua tingkatan sekolah tersebut diperuntukkan khusus hanya bagi anak-anak dari masyarakat bumiputera golongan atas dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar belajarnya. Sampai dengan tahun 1930-an, AMS hanya ada di beberapa ibu kota provinsi Hindia Belanda yaitu Medan (Sumatera), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Makassar (Indonesia Timur). Selain itu AMS ada di Yogyakarta (Kasultanan Yogyakarta), Surakarta (Kasunanan Surakarta), dan beberapa kota Karesidenan seperti di Malang. Banyak orang tua menyekolahkan anaknya ke AMS dengan harapan dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu misalnya ke Technische Hooge School (THS) di Bandung yang didirikan tahun 1920 sekarang Institut Teknologi Bandung (ITB); Rechts Hooge School (RHS) di Jakarta yang didirikan tahun 1924 sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta; Geneeskudige Hooge School (GHS) di Jakarta yang didirikan tahun 1927 sekarang Fakultas Kedokteran UI Jakarta; dan Landbouw Hooge School (LHS) di Bogor yang didirikan tahun 1940 sekarang Institut Pertanian Bogor (IPB). Sistem pendidikan Belanda diatur dengan prosedur yang ketat dari mulai aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Sistem prosedural seperti ini sangat berbeda dengan sistem prosedural pada sistem pendidikan islam yang telah dikenal sebelumnya. Sistem pendidikan Belanda pun bersifat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibentuk dengan membedakan pendidikan antara anak Belanda, anak timur asing, dan anak pribumi. Golongan pribumi ini masih dipecah lagi menjadi masyarakat kelas bawah dan priyayi. Susunan persekolahan zaman kolonial adalah sebagai berikut : Persekolahan anak-anak pribumi untuk golongan non priyayi menggunakan pengantar bahasa daerah, namanya Sekolah Desa 3 tahun. Mereka yang berhasil menamatkannya boleh melajutkan ke Sekolah Sambungan (Vervolg School) selama 2 tahun. Dari sini mereka bisa melanjutkan ke Sekolah Guru atau Mulo Pribumi selama 4 tahun, inilah sekolah paling atas untuk bangsa pribumi biasa. Untuk golongan pribumi masyarakat bangsawan bisa memasuki His Inlandsche School selama 7 tahun, Mulo selama 3 tahun, dan Algemene Middlebare School (AMS) selama 3 tahun. Untuk orang timur asing disediakan sekolah seperti Sekolah Cina 5 tahun dengan pengantar bahasa Cina, Hollandch Chinese School (HCS) yang berbahasa Belanda selama 7 tahun. Siswa HCS dapat melanjutkan ke Mulo. Sedangkan untuk orang Belanda disediakan sekolah rendah sampai perguruan tinggi, yaitu Eropese Legere School 7 tahun, sekolah lanjutan HBS 3, Lyceum 6 tahun, Maddelbare Meisjeschool 5 tahun, Recht Hoge School 5 tahun, Sekolah kedokteran tinggi 8,5 tahun, dan kedokteran gigi 5 tahun.

Source: http://www.eurekapendidikan.com/2015/02/kurikulum-zaman-penjajahan-belanda.html
Disalin dan Dipublikasikan melalui Eureka Pendidikan

Kurikulum Zaman Penjajahan Belanda Eureka Pendidikan. Meskipun pada fase pemerintah Hindia-Belanda telah mulai menyelenggarakan pendidikan formal sampai dengan pendidikan menengah dan tinggi, namun tujuannya semata-mata bukan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan penduduk bumiputera. Atas dasar itu, muncul berbagai macam kritikan dan kecaman dari para pembela kepentingan negara jajahan Hindia-Belanda seperti de Waal, van Dedem, van Kol, van Berg, Schoepman, Bool, van Nunen, dan van Deventer. Untuk menanggapi kecaman dan kritikan tersebut, Pemerintah Belanda menjalankan “politik etis” (etische politic) sebagai politik balasan setelah selama bertahun-tahun lamanya mereka menggaruk keuntungan yang besar dari kekayaan dan keringat penduduk bumiputera melalui kerja paksa dalam rangka pelaksanaan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) pada tahun 1810–1830. Para pengkritik dan pengecam mengatakan bahwa politik etis sebagai politik immoral (tak bermoral), yang merupakan balasan tidak setimpal dengan perampokan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap harta kekayaan tanah jajahan. Oleh karena itu, pemerintah Belanda harus: (1) memberikan sebagian keuntungan mereka kepada bumiputera, dan (2) memperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan Barat telah menjadikan Belanda sebagai bangsa yang besar dan kuat. Pendidikan menengah setara SMA, yang pada fase penjajahan pemerintah Hindia-Belanda disebut dengan nama Algemeene Middelbare School atau AMS, baru didirikan pada awal abad ke-20 atau awal tahun 1900-an. AMS merupakan kelanjutan dari Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO atau SMP di zaman sekarang. Sedangkan MULO merupakan dari Hollandsch Inlandsche School atau HIS atau SD di zaman sekarang. Semua tingkatan sekolah tersebut diperuntukkan khusus hanya bagi anak-anak dari masyarakat bumiputera golongan atas dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar belajarnya. Sampai dengan tahun 1930-an, AMS hanya ada di beberapa ibu kota provinsi Hindia Belanda yaitu Medan (Sumatera), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Makassar (Indonesia Timur). Selain itu AMS ada di Yogyakarta (Kasultanan Yogyakarta), Surakarta (Kasunanan Surakarta), dan beberapa kota Karesidenan seperti di Malang. Banyak orang tua menyekolahkan anaknya ke AMS dengan harapan dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu misalnya ke Technische Hooge School (THS) di Bandung yang didirikan tahun 1920 sekarang Institut Teknologi Bandung (ITB); Rechts Hooge School (RHS) di Jakarta yang didirikan tahun 1924 sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta; Geneeskudige Hooge School (GHS) di Jakarta yang didirikan tahun 1927 sekarang Fakultas Kedokteran UI Jakarta; dan Landbouw Hooge School (LHS) di Bogor yang didirikan tahun 1940 sekarang Institut Pertanian Bogor (IPB). Sistem pendidikan Belanda diatur dengan prosedur yang ketat dari mulai aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Sistem prosedural seperti ini sangat berbeda dengan sistem prosedural pada sistem pendidikan islam yang telah dikenal sebelumnya. Sistem pendidikan Belanda pun bersifat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibentuk dengan membedakan pendidikan antara anak Belanda, anak timur asing, dan anak pribumi. Golongan pribumi ini masih dipecah lagi menjadi masyarakat kelas bawah dan priyayi. Susunan persekolahan zaman kolonial adalah sebagai berikut : Persekolahan anak-anak pribumi untuk golongan non priyayi menggunakan pengantar bahasa daerah, namanya Sekolah Desa 3 tahun. Mereka yang berhasil menamatkannya boleh melajutkan ke Sekolah Sambungan (Vervolg School) selama 2 tahun. Dari sini mereka bisa melanjutkan ke Sekolah Guru atau Mulo Pribumi selama 4 tahun, inilah sekolah paling atas untuk bangsa pribumi biasa. Untuk golongan pribumi masyarakat bangsawan bisa memasuki His Inlandsche School selama 7 tahun, Mulo selama 3 tahun, dan Algemene Middlebare School (AMS) selama 3 tahun. Untuk orang timur asing disediakan sekolah seperti Sekolah Cina 5 tahun dengan pengantar bahasa Cina, Hollandch Chinese School (HCS) yang berbahasa Belanda selama 7 tahun. Siswa HCS dapat melanjutkan ke Mulo. Sedangkan untuk orang Belanda disediakan sekolah rendah sampai perguruan tinggi, yaitu Eropese Legere School 7 tahun, sekolah lanjutan HBS 3, Lyceum 6 tahun, Maddelbare Meisjeschool 5 tahun, Recht Hoge School 5 tahun, Sekolah kedokteran tinggi 8,5 tahun, dan kedokteran gigi 5 tahun.

Source: http://www.eurekapendidikan.com/2015/02/kurikulum-zaman-penjajahan-belanda.html
Disalin dan Dipublikasikan melalui Eureka Pendidikan

TUGAS MATA KULIAH KWJ & TEKNOPRENEUR, DOSEN : Dr. Dirgantara Wicaksono,M.Pd

Harland David "Colonel" Sanders

(lahir 9 September 1890 – meninggal 16 Desember 1980 pada umur 90 tahun) merupakan seorang pebisnis berkebangsaan Amerika Serikat yang ikut mendirikan Kentucky Fried Chicken (KFC).  

Kentucky Fried Chicken identik dengan Colonel Sanders. Ternyata ia bukan kolonel militer dan hidupnya penuh kegagalan.

Kentucky Fried Chicken (KFC) didirikan oleh Colonel Sanders sekitar 80an tahun yang lalu di Kentucky, Amerika Serikat. KFC kini sudah menjadi resto waralaba yang berjaringan global. Dibalik kesuksesannya ternyata ada banyak cerita yang dialami oleh pendirinya, Colonel Sanders. 

Dia mulai aktif dalam mewaralabakan bisnis ayamnya pada usia 65 tahun. Saat ini, usahanya telah tumbuh menjadi salah satu yang terbesar dalam sistem masakan siap saji di dunia. Tetapi sebelum menuai kesuksesannya, selama 9 tahun Kolonel Sanders berusaha menyempurnakan metode memasak ayam dengan menggunakan sebelas bumbu dan rempah-rempah seperti yang dikenal saat ini. Dengan resep masakan tersebut, daging ayam menjadi sangat empuk, renyah, dan gurih. Dia juga menggunakan pressure cookeryang lebih cepat memasak ayam daripada penggorengan biasa dan meningkatkan cita rasanya, sehingga saat ini dikenal istilah restoran cepat saji atau fast food karena kecepatan memasak ayam dan kelezatan rasanya.

Pada tahun 1952, Kolonel Sanders menjual semua propertinya untuk berkeliling dari kota ke kota dan dari restoran ke restoran untuk menawarkan resepnya. Sebagai mantan koki, dia percaya bahwa resepnya akan diminati banyak restoran dan mau diajak bekerjasama untuk membuka usaha waralaba di bawah lisensinya. Sayangnya, lebih dari 1.000 restoran menolak resep yang ditawarkannya, tetapi dia tidak menyerah begitu saja dan terus berkeliling sampai tiba di restoran ke 1.008 yang mau membeli resepnya dan selanjutnya mengembangkan usaha waralaba yang diberi nama KFC.

Fakta colonel sanders

1. Colonel Sanders bukan seorang Kolonel

Colonel Sanders adalah seorang colonel, tapi bukan colonel di angkatan militer melainkan Colonel dalam bucket ayam goreng. Nama asli dari Colonel Sanders adalah Harland Sanders asal Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Julukan Colonel diberikan oleh Commonwealth kota Kentucky sebagai bentuk penghormatan atas kesuksesan bisnis yang didirikannya pada tahun 1930-an.

2. Hidup penuh dengan kegagalan

Meski bisnis Sang Colonel terus berkembang hingga saat ini, namun perjalanan menuju kesuksesan seorang Kolonel ini penuh dengan liku-liku. Pada saat Sanders berumur 5 tahun ayahnya meninggal setelah pulang dari bekerja dalam keadaan demam tinggi. Sang ibu menikah kembali dengan seorang pria kasar, Sanders terpaksa harus pindah sekolah saat kelas 7 untuk menjauhi ayah tirinya.

Sanders yang mulai tumbuh dewasa mulai mencari berbagai pekerjaan, seperti menjadi seorang buruh, pemadam kebakaran hingga salesman asuransi. Singkat cerita akhirnya Sanders menikah, namun selang tak berapa lama istrinya meninggal setelah ketahuan melakukan kecurangan dan dipecat dari tempat Sanders bekerja. 

Sanders adalah seorang Sarjana Hukum, yang bekerja disebuah institusi. Namun Sanders dipecat lagi dari tempatnya bekerja karena ada konflik dengan kliennya. Akhirnya pada tahun 1930-an Sanders mencoba mendirikan bisnisnya sendiri yaitu mendirikan sebuah restoran ayam goreng.

3. Restoran ada di gas station
Sebelum akhirnya Sanders mencoba mendirikan bisnisnya sendiri, Sanders pernah bekerja sebagai salesman perusahaan Michellin Tire di Kentucky. Namun tahun 1924 Michellin Tire menutup perusahaannya, dan akhirnya Sanders kehilangan pekerjaanya lagi. Namun manajer umum Standars Oil Kentucky memberikan penawaran kepada Sanders untuk menjalankan stasiun pengisian bahan bakar di Nicolasville.

Tahun 1930 stasiun pengisian bahan bakar tersebut ditutup karena bangkrut, Sanders dipindahkan ke stasiun pengisian bahan bakar di North Corbin. Disini Sanders memulai bisnisnya menjual ayam goreng dan steak. Sewa tempat gratis namun sebagai imbalannya, beberapa persen keuntungan yang didapat dari bisnisnya dibagikan ke pihak pemilik tempat.

4. Harga bisnisnya 2 miliar USD
Pada tahun 1952 Sanders bertemu dengan Pete Harman di Utah dan akhirnya bersama-sama mendirikan bisnis Kentcky Fried Chicken, yang merupakan restoran pertama di dunia yang menggunakan nama tersebut. Tahun 1964 bisnis tersebut sukses besar, namun Sanders tidak mampu menjalankan bisnisnya akhirnya bisnis tersebut dijual kepada grup investor seharga 2 juta USD dan 40.000 USD untuk gaji pekerja tiap bulannya.

5. Menghina restorannya sendiri
Setelah seluruh bisnisnya dijual, Sanders melakukan perjalanan ke seluruh negara dan mengunjungi restoran yang berbeda-beda. Sanders akan mengatakan apa yang dia rasakan jika makanan yang dia makan tidak sesuai dengan seleranya. Pernah suatu ketika Sanders mancoba makanan di gerai toko bisnisnya dulu, dan mengatakan bahwa ayam goreng yang disajikan disana rasanya tidak enak dan merupakan ayam goreng terburuk yang pernah ia coba. Saus yang disandingkan dengan ayam goreng juga tidak enak, mirip dengan lumpur.